LOKUS KOMUNIKASI POLITIK
Dosen pengampu : Bapak Shobarudin
Disusun oleh :
1. Nurwita Kurniawati (105120500111043)
2. Yolla Caesar Maherdya (105120503111003)
3. Galuh Rimadevi (105120507111013)
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2011
LOKUS KOMUNIKASI POLITIK
Apa itu KOMUNIKASI ?
1. Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti/makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi (Astrid).
2. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan (Roben.J.G).
3. Komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain (Davis, 1981).
4. Komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain (Schram,W)
Apa itu POLITIK ?
Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Dan apakah KOMUNIKASI POLITIK ?
Pengertian Komunikasi Politik
Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”.
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.
Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik.
SATUAN ANALISIS KAJIAN KOMUNIKASI
Kajian komunikasi politik bersifat spesifik, karena materi bahasan terarah kepada topik tertentu yaitu politik dan aspek-aspek yang tercakup di dalamnya. Secara filosofis kajian komunikasi politik adalah hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara.
Setiap negara akan selalu berorientasi kepada fungsi primer negara yaitu tujuan negara. Tujuan ini dapat dicapai apabila terwujud sifat-sifat integratif dari semua unsur penghuni negara.
Dalam kenyataan empiris pengaturan hak-hak berkomunikasi tidak dapat digeneralisasikan ke dalam satu pola sistem. Dalam kenyataan terdapat empat macam sistem komunikasi politik, yaitu: sistem otoriter, sistem liberal, sistem komunis dan konsep tanggung jawab sosial.
Pada dasarnya keempat sistem tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam dua polar, yaitu: polar totaliter dan polar demokrasi.
Unsur-unsur komunikasi politik :
Ø Komunikator politik
Ø Pesan politik
Ø Saluran atau media politik
Ø Sasaran atau target politik
Ø Pengaruh atau efek komunikasi politik
Komunikator politik
Komunikator Politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi negara. Namun yang menjadi komunikator utama adalah para pemimpin politik atau pejabat pemerintah karena merekalah yang aktif menciptakan pesan politik untuk kepentingan politis mereka. Mereka adalah pols, yakni politisi yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan vols, yakni warganegara yang aktif dalam politik secara part timer ataupun sukarela. Komunikator politik utama memainkan peran sosial yang utama, teristimewa dalam proses opini publik. Karl Popper mengemukakan “teori pelopor mengenai opini publik”, yakni opini publik seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik.
Komunikator Politik terdiri dari tiga kategori: Politisi, Profesional, dan Aktivis.
1. Politisi adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah.
2. Profesional adalah orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang uncul akibat revolusi komunikasi: munculnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media khusus (majalah internal, radio siaran, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan, penulis) dan promotor (humas, juru bicara, juru kampanye, dsb)
2. Profesional adalah orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang uncul akibat revolusi komunikasi: munculnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media khusus (majalah internal, radio siaran, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan, penulis) dan promotor (humas, juru bicara, juru kampanye, dsb)
3. Aktivis
(a) Jurubicara (spokesman) bagi kepentingan terorganisasi, tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pemerintahan, juga bukan profesional dalam komunikasi. Perannya mirip jurnalis.
(b) Pemuka pendapat (opinion leader) –orang yang sering dimintai petunjuk dan informasi oleh yang meneruskan informasi politik dari media massa kepada masyarakat. Misalnya tokoh informal masyarakat kharismatis, atau siapa pun yang dipercaya.
Pesan Politik
Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun non tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, perang urat syaraf (psywar), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa badan (body language), dan semacamnya.
Kajian tentang komunikasi politik menunjuk kepada pesan politik sebagai objek formalnya. Sehingga titik berat konsep komunikasi politik terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Komunikasi dipahami sebagai proses pemindahan (transfer) atau pertukaran (exchange) informasi atau pesan. Hal itu menunjukkan bahwa hakikat komunikasi politik adalah penyampaian informasi atau pesan tentang politik.
Penyampaian informasi atau pesan dalam hal ini dipahami sebagai sebuah proses interaksi antar manusia tentang bagaimana sesorang atau khalayak memahami, tukar-menukar, dan menginterpretasikan pesan.
Saluran Komunikasi politik
Saluran komunikasi adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Pesan di sini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan seperti kata, gambar, maupun tindakan. Atau bisa pula dengan melakukan kombinasi lambang hingga menghasilkan cerita, foto (still picture atau motion picture), juga pementasan drama. Alat yang dimaksud di sini tidak hanya berbicara sebatas pada media mekanis, teknik dan sarana untuk saling bertukar lambang, namun manusia pun sesungguhnya bisa dijadikan sebagai saluran komunikasi. Jadi, lebih tepatnya saluran komunikasi itu adalah pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya. Komunikator politik, siapapun ia dan apapun jabatannya, menjalani proses komunikasinya dengan mengalirkan pesan dari struktur formal dan non-formal menuju sasaran (komunikan) yang berada dalam berbagai lapisan masyarakat.
Sedangkan politik seperti komunikasi adalah proses dan seperti komunikasi politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar symbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian. Ilmuwan politik Mark Roelofs menyatakan dengan cara sederhana.
Politik adalah pembicaraan, atau lebih tepat kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara ia menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi hakekat pengalaman politik dan bukan kondisi dasarnya, ialah bahwa kegiatan berkomunikasi antara orang-orang.
Saluran untuk membentuk komunikasi politik salah satunya adalah media , peran media dalam politik yaitu contohnya dengan hadirnya media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudahkan kepada setiap komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak.
Begitu berkuasanya media dalam mempengaruhhi pikiran, peranan, dan perilaku penduduk, sehingga Kevin Philips dalam buku responsibility in mass Communication mengtakan, bahwa era sekarang lebih merupakan mediacracy, yakni peemerintahan media, daripada demokrasi pemerintahan rakyat.
Kekuatan media massa (powerful media) sebagai saluran untuk mempengaruhi khalayak, telah banyak memberikan andil dalam pembentukan opini publik. Kemampuan melipatgandakan pesan-pesan politik di media massa mempunyai dampak terhadap berubahnya perilaku pemilih. Maka dari itu, bagi para elit politik yang ingin bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, akan berusaha memanfaatkan media massa untuk tujuan publikasi dan pembentukan citra. Media dalam bentuk apapun adalah saluran komunikasi seorang kandidat kepada khalayak yang dikatakan efektif dan efisien pada masa kampanye modern saat ini
KONTEKS BIDANG TEORITIK
Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan Dalam proses komunikasi teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Melalui penulisan ini pejelasan tentang beberapa teori komunikasi akan dibuat.
KONTEKS BIDANG TERAPAN PRAKTIS KOMUNIKASI POLITIK
Terapan komunikasi politik juga dapat di identifikasikan sebagai penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.
Alat Komunikasi Politik : Media Komunikasi, Komunikasi Kontak Langsung, Jaringan-Jaringan Infrastruktur. Media massa merupakan alat komunikasi politik berdimensi dua, yaitu bagi pemerintah sebagai alat mentransformasikan kebijaksanaan politik, dan bagi masyarakat sebagai sarana sosial kontrol.
Dalam peristiwa politik perhatian terhadap media massa akan meningkat. Pada media massa pers kegiatan politik dapat menggunakan 3 macam rubrik yaitu: news item, editorial, dan advertising. Komunikasi kontak langsung dan komunikasi melalui media massa, masing-masing memiliki kelebihan. Sebelum perundingan resmi berlangsung biasa dilakukan lobbying oleh para lobbyist atau spokes person sebagai pelicin jalan.
Pranata-pranata infrastruktur berfungsi sebagai penyebar luas pesan-pesan komunikasi menurut lingkup garapan. Demikian pula forum-forum yang ada dalam infrastruktur berfungsi sebagai pelipat ganda pesan-pesan komunikasi.
Unsur-unsur komunikasi yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses komunikasi yaitu unsur komunikator karena komunikator dapat mewarnai atau mengubah arah tujuan komunikasi.
Kesertaan Media Massa Dalam Partisipasi Politik
Dalam komunikasi politik media massa berfungsi sebagai sumber informasi politik, partisipasi politik, integrasi mengembangkan budaya politik. Aktualisasi dan popularitas diberi makna peningkatan dari ikatan rohaniah dan sikap rohaniah untuk menarik publik. Sifat saling mengisi antara media dan non-media memberi tanda bahwa kedua unsur tersebut memiliki nilai-nilai lebih. Kelebihan yang ada pada media massa yaitu nilai akurasi dan aktualitas, dari sisi pemberitaannya.
Komunikasi yang berada dalam lingkup eksekutif lebih tinggi tingkat frekuensi di dalam mengelola dan mengoperasikan sumber-sumber komunikasi, karena eksekutif dibebani fungsi sebagai fungsi layanan dan fungsi membangun.
Di dalam mewujudkan kualitas informasi yang mengarah kepada masyarakat informasi sangat bergantung kepada kualitas masyarakat itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar