Sabtu, 05 November 2011

(Kelas A POL 3) SIGNIFIKASI TERAPAN PELUANG KERJA DAN TANTANGAN KEBUTUHAN BIDANG KOMPETENSI KE DEPAN



SIGNIFIKASI TERAPAN
PELUANG KERJA DAN TANTANGAN KEBUTUHAN BIDANG KOMPETENSI KE DEPAN



Kelas A. POL 3
Kelompok 5
1.   Agung Prianto
2.   Ahmad Hilmi Abdillah
3.   Julianto Firman manule
4.   Prabowo Ramadan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011
KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang Alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “ Peluang Kerja dan Tantangan Kebutuhan Bidang Kompetensi Ke Depan “

Makalah ini berisikan tentang bagaimana masalah kita kedepan dalam mendapatkan pekerjaan serta ada beberapa solusinya. Diharapak makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang peluang kerja dan tantangannya.

Makalah ini adalah makalah terbaik kami untuk saat ini namun kami tidak menutup kritik untuk pengembangan lebih lanjut. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal samapai akhir. Semoga Allah senantiasa meridhai segala usaha kita.
                                                                                                Malang, 6 November 2011




                                                                                                            Penyusun






i
 
 





DAFTAR ISI


1.      Kata Pengantar
2.      Daftar Isi
3.      Bab 1
Ø  Pendahuluan                                                                                                         1
4.      Bab 2
Ø  Peluang kerja pada suprastruktur politik                                                               2
Ø  Peluang kerja pada infrastruktur politik                                                                5
5.      Bab 3
Ø  Macam macam hambatan                                                                                      7
Ø  Kesimpulan                                                                                                           9
6.      Daftar Pustaka                                                                                                                        10


























ii
 
 




PENDAHULUAN


            Peluang kerja dan tantangan kebutuhan bidang kompetensi ke depan adalah judul dan sekaligus tema yang kami angkat. Semakin jaman ini maju. Tentunya untuk mendapatkan pekerjaan pun sangat sulit. Diantaranya karena dibutuhkan bermacam – macam skill yang harus kompeten. Kompeten disini adalah ukuran kita untuk mendapatkan perkerjaan itu.
            Dalam bidang politik tentunya juga banyak pekerjaan yang ada. Tentunya juga dibutuhkan orang yang berkemampuan dibidang itu. Contohnya saja seperti DPR. MPR, bupati, konsultan, bahkan presiden pun adalah suatu pekerjaan.
            Dengan adanya makalah ini, kelompok kami berharap bisa membantu ataupun membahas bagaimana kita menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan ke depannya ini.










1
 
 




BERIKUT ADALAH PELUANG KERJA YAG BERHUBUNGAN DENGAN POLITIK DAN KENEGARAAN BESERTA HAMBATANNYA


Ø  Pada suprastruktur politik

 EKSEKUTIF
      Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan
pemerintahan negara. Presiden di bantu oleh wakil presiden dan mentri-mentri, untuk
melaksanakan tugas sehari-hari.
Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :
                  a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
                  b. Menetapkan peraturan pemerintah
                  c. Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll
LEGISLATIF
Indonesia menganut sistem bikameral. Di tandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Dengan merujuk asas trias politika.
Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD.
      1. MPR
Kewenangan :
a. Mengubah menetapkan UUD
2
 
b. Melantik presiden dan wakil presiden dll
2. DPR
Tugas :
a. Membentuk UU
b. Membahas RAPBN bersama presiden, dll.
Fungsi :
a. Fungsi legislasi
b. Fungsi anggaran
c. Fungsi pengawasan

Hak-hak DPR
a. Hak interpelasi
b. Hak angket
c. Hak menyampaikan pendapat
d. Hak mengajukan pertanyaan
e. Hak Imunitas
f. Hak mengajukan usul RUU
      3. DPD
Fungsi :
a. Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu
3
 
b. Pengajuan usul

YUDIKATIF
Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :
      1. Mahkamah Agung (MA)
      2. Mahkamah Konstitusi (MK)
      3. Komisi Yudisial (KY)
      4. Insfektif
POLISI
Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.
Istilah polisi berasal dari bahasa Belandapolitie yang mengambil dari bahasa Latinpolitia berasal dari kata Yunanipoliteia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota.
TEKNOKRAT
Teknokrat atau technopol ini berbeda dengan politikus. Jika politikus
menduduki jabatan pemerintahan karena dukungan para pemilih atau konstituennya,
teknokrat lebih karena pengakuan terhadap keterampilan teknis dan
profesionalnya. Jika politikus akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk
melindungi kepentingan pemilih atau partainya, teknokrat tidak pernah memiliki
4
 
konstituensi yang jelas dan tersegmentasi.


PROFESIONAL
Seorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut "profesional" dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah entitas yang didirikan dengan sah. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga terdapat olahragawan profesional yang merupakan kebalikan dari olahragawan amatir yang bukan berpartisipasi dalam sebuah turnamen atau kompetisi demi uang.

Ø  Pada infrastruktur politik
Kelompok Kepentingan ( interest group)
Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Contoh persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan, yaitu organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu.
Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang.


5
 



Kelompok Penekan (Pressure Group)
Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi pressure group.
Partai Politik
Partai politik merupakan sarana seseorang untuk melakukan partisipasi politik sebagai aktualisasi hak-haknya sebagai warga negara. Partai politik tidak bisa lepas dari peran warga negara sebagai pendukungnya. Melalui partai, seorang warga akan melakukan partisipasi politik, yang  mana hal ini mencakup semua kegiatan sukarela seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, pembentukan kebijakan publik, memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai, kelompok kepentingan, kelompok penekan, duduk dalam lembaga legislatif dan sebagainya.

A. Pengertian Partai Politik
Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kedudukan politik dengan cara (yang biasanya) konstitusional yang mana kekuasaan itu partai politik dapat melaksanakan program-program serta kebijakan-kebijakan mereka.




6
 



Ø  Deskripsi Hambatan
Hambatan Teknis

Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Dari sisi teknologi, semakin berkurang dengan adanya temuan baru dibidang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efesien sebagai media komunikasi.
Menurut Cruden dan Sherman dalam bukunya Personel Management, 1976,
jenis hambatan teknis dari komunikasi :
a.Tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas
b. Kurangnya informasi atau penjelasan
c. Kurangnya ketrampilan membaca
d. Pemilihan media (saluran) yang kurang tepat

Hambatan Semantik

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atauide a secara secara efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian, yang diungkapkan lewat bahasa.
Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian (komunikator dan komunikan), tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. TIDAK ADANYA hubungan antara Simbol (kata) dan apa yang disimbolkan (arti atau penafsiran), dapat mengakibatkan kata yang dipakai ditafsirkan sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan sebenarnya.
Untuk menghindari mis komunikasi semacam ini, seorang komunikator HARUS memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikannya, dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya.


7
 
 


Hambatan Manusiawi

Terjadi karena adanya faktor, emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat pancaindera seseorang, dll.
MenurutCruden dan Sherman :
Hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia.
*Perbedaan persepsi, perbedaan umur, perbedaan keadaan emosi, ketrampilan mendengarkan,
perbedaan status, pencairan informasi, penyaringan informasi.
*Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi.
Suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf dan efektifitas komunikasi organisasi.












8
 
 


KESIMPULAN
            Peluang kerja dalam suprastruktur politik antara lain Eksekutif, legislatif,  yudikatif, polisi, teknokrat, profesional group. Kemudian pada infrastruktur politiknya adalah kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan partai politik. Dalam semua peluang kerja tersebut terdapat hambatan yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi.
















9
 
 


DAFTAR PUSTAKA
politik.kompasiana.com/2010/12/23/eksekutif-legislatif-yudikatif/
images.meichelheru.multiply.multiplycontent.com/




10
 


1
 
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar